kabupatenindramayu

INDRAMAYU 31/1/2012 ( www.humasindramayu.com ) – Teka teki siapa yang melanjutkan estafet jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu akhirnya terjawab, Ahmad   Bahtiar, SH. akhirnya ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu sesuai dengan Surat Perintah Gubernur Jawa Barat Nomor133/299-BKD tanggal 25 Januari 2012.   Bertempat di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Selasa (31/1) digelar Rapat Koordinasi para kepala OPD dan camat yang salah satu agendanya adalah serah terima jabatan sekretaris daerah.   Dalam surat perintah tersebut, Ahmad Bahtiar resmi bekerja sebagai Plt Sekda terhitung sejak 1 Februari 2012 besok. Inspektur pada Inspetorat Kabupaten Indramayu ini menggantikan Cecep Nana Suryana yang juga harus pensiun pada 1 Februari besok.   Pada kesempatan itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian yang diberikan oleh Cecep Nana Suryana selama menjadi sekretaris daerah dan juga PNS. "T

INDRAMAYU 31/1/2012 ( www.humasindramayu.com ) – Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Drs. H. Cecep Nana Suryana mohon pamit dari jabatannya saat ini karena masuk usia pensiun. Pamitan Sekda tersebut disampaikan dihadapan para pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu pada apel pagi hari Senin dan Selasa.   Selama menjadi PNS selama 33 tahun di Kabupaten Indramayu banyak halangan dan rintangan yang ditemuinya. Pertama kali datang ke Indramayu pada tahun 1979 dengan pangkat II b sebagai staf pada bidang pembangunan, setelah itu dirinya terus berpindah-pindah tempat sebagai camat dan kepala dinas yang akhirnya pada tahun 2010 dirinya dipercaya menduduki jabatan sebagai sekretaris daerah.   Dihadapan para PNS Cecep Nana Suryana berharap, agar penggantinya merupakan orang pilihan yang tepat yakni orang yang mengerti dan paham tentang pengelolaan pemerintahan serta lebih baik dari dirinya. Para PNS juga diharapkan lebih meningkatkan kompetensi dan pe

INDRAMAYU 26/1/2012 ( www.humasindramayu.com ) – Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) yang ada di Kabupaten Indramayu per 31 Desember 2011 yang lalu telah menyalurkan kredit kepada masyarakat sebesar Rp 62.075.164.000,-   atau sekitar 123,1 persen bila dibandingkan tahun 2010 sebelumnya yang hanya Rp 50.426.873.000,- Hal itu disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Indramayu Drs. H. Wahidin, MM ketika membuka kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PD BPR di ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Kamis (26/1).   Wahidin menambahkan, saat ini total aset PD BPR Kabupaten Indramayu per 31 Desember 2011 sebesar Rp 83.930.303.000,00. Secara keseluruhan telah terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2010 yanga hanya Rp 67.542.068.000,00 dengan prosentase sebesar 124,3 persen. Sedangkan volume tabungan sebesar Rp 20.645.532.000,00   atau sekitar 124,1 persen jauh lebih besar 2010 yang hanya Rp 16.644.589.000,00. Sedangkan untuk deposito berjangka per 31 Desember 20

INDRAMAYU 25/1/2011 ( www.humasindramayu.com ) - Produksi ikan tambak di Kabupaten Indramayu mengalami kenaikan sejak 2011. Kenaikan tersebut mencapai 98.405 ton atau lebih besar dibandingkan dua tahun sebelumnya yang hanya mencapai 82.149 ton pada 2010 dan 42.658 ton pada 2009. Peningkatan tersebut baru mencapai 88,20% dari target produksi sebesar 111.576 ton.   Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu Ir. Abdur Rosyid Hakim mengatakan, peningkatan produksi ikan terjadi pada hasil tambak petani. Dia mengakui, hasil tangkapan ikan nelayan di Kabupaten Indramayu memang mengalami penurunan.   Namun, dari jumlah produksi, hasil tangkapan ikan nelayan masih dapat memenuhi target sebesar 11,07% dari jumlah 107.911,94 ton. Dia menyebutkan,   pada 2009 produksi perikanan tangkap hanya sebesar 90.800 ton. Kendati demikian, produksi perikanan tangkapan nelayan ini mampu menutupi kebutuhan masyarakat lokal.   "Meski produksi ikan tangkapan mengalami penurunan,

INDRAMAYU 20/1/2012 ( www.humasindramayu.com ) - Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indramayu untuk segera melakukan fogging (penyemrotan) terhadap sarang nyamuk di sejumlah desa yang termasuk endemik wabah Demam Berdarah (DBD).   Sebab, wabah penyakit  yang satu ini mulai menyerang di wilayah Indramayu bagian barat (Inbar) pasca musibah banjir yang terjadi beberapa minggu lalu. Upaya penyemrotan harus segera dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi banyaknya korban berjatuhan akibat serangan DBD. "Kami meminta kepada Dinkes untuk segera melakukan penyemprotan sarang nyamuk, terutama di wilayah yang terendam banjir,"ujar Supendi.   Bencana banjir yang menimpa sejumlah desa di Indramayu, selain mengakibatkan kerugian materil bagi masyarakat dan juga ancaman kesehatan bagi masyarakat. Ancaman kesehatan, kata Supendi, lebih berbahaya dari ancaman kehilangan harta benda. Harta benda hilang bisa dicari, namun keseh

INDRAMAYU 19/1/2012 ( www.humasindramayu.com ) – Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT) di Kabupaten Indramayu mendapatkan apresiasi dari legislative Kabupaten Pemalang. Kamis (19/1) bertempat di ruang Ki Tinggil Setda Indramayu sebanyak 20 anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indramayu untuk mengetahui penyelesaian PEKAT.   Ketua Rombongan Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang Abdullah menjelaskan, saat ini Penyakit Masyarakat di wilayahnya semakin mengkhawatirkan dimana peradaran minuman keras dan prostitusi sudah sudah diatas kewajaran. Dipilihnya Kabupaten Indramayu karena daerah ini telah memiliki regulasi berupa peratura daerah yang mengatur tentang pelarangan minuman beralkohol dan juga prostitusi. Kemudian, lanjut Abdullah, pihaknya juga menggali informasi tentang penanganan Pekerja Seks Komersial (PSK) serta penyandang masalah social lainnya.   Sementara itu Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Indramayu Drs. H. Wahidin, MM, meng

JAKARTA 19/1/2012 (PR) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akhirnya menyerah. Usai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Rabu (18/1), Gamawan mempersilakan daerah meneruskan peraturan tentang minuman beralkohol dengan resiko ditanggung daerah masing-masing.   Gamawan menyatakan, surat yang dikeluarkannya kepada sembilan daerah yang sudah memiliki perda antimiras bukan instruksi pembatalan melainkan klarifikasi. Surat itu seharusnya tidak dipublikasikan tetapi dikonsultasikan lagi dengan Kementrian Dalam Negeri.   "Saya hanya melaksanakan kewajiban mengklarifikasi, bukan membatalkan. Jangan jadikan ini alat politik, seolah-olah dibatalkan, padahal klarifikasi. Ini di-blow-up orang politik. Mereka mengambil momen ini," ujarnya. Gamawan tidak menjawab apakah dengan demikian suratnya ditarik kembali atau tidak.   Pengakuan Gamawan bahwa surat dimaksud merupakan klarifikasi berbeda dengan isi suratnya. Diketahui

INDRAMAYU 18/1/2012 ( www.humasindramayu.com ) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakatnya. Hal ini seiring dengan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat yang menginginkan agar rumah sakit tertua di Indramayu tersebut bekerja secara professional. Terkait dengan hal itu, Selasa (17/1) kemarin Gedung Kebidanan dan Perinatologi RSUD Indramayu penggunannya diresmikan oleh Wakil Bupati Drs. H. Supendi, M.Si.   Direktur RSUD Indramayu Dedi Rohendi mengatakan, RSUD terus berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Gedung kebidanan yang diresmikan tersebut sebelumnya memang sudah ada, akan tetapi dilakukan perombakan karena kondisi gedung sebelumnya sudah tidak layak dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Gedung kebidanan ini memiliki kualitas standar pelayanan yang telah ditentukan karena harus memberikan pelayanan secara maksimal kepada ibu yang melahirkan dan bayinya.   "Selama ini angka kem

INDRAMAYU 17/1/2012 ( www.humasindramayu.com ) - S eiring menguatnya pengaruh global, rasa nasionalisme dan cinta tanah air masyarakat cendrung luntur. Simbol-simbol negara pun semakin kurang mendapat apresiasi bahkan diabaikan. Melihat hal tersebut Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si merasa prihatin dan mengharapkan aparatur pemerintah bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam memunculkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Pernyataan tersebut disampaikan dalam amanat pada upacara bendera 17 Januari 2012 yang berlansung di Alun-alun Indramayu. Salah satu wujud konkrit dalam menginspirasi masyarakat itu adalah melalui kegiatan upacara pengibaran bendera kebangsaan merah putih. Kegiatan upacara bendera jangan dianggap hanya sebagai rutinitas tanpa makna dan tujuan, atau sekadar menggugurkan kewajiban. Sebaliknya kegiatan upacara harus diikuti dengan penuh kesadaran, khidmat, disiplin, dan sakral. "Upacara pengibaran bendera kebangsaan merah putih yang dila

INDRAMAYU 05/1/2012 ( www.humasindramayu.com ) – Pemkab Indramayu akhirnya memberikan jawaban resma terhadap surat Menteri Dalam Negeri No 188.34/4563/SJ terkait Perda Mihol. Jawaban resmi itu ditandatangani Bupati Indramayu Anna Sophanah melalui surat nomor :188.34/2391-Huk/2011 tentang klarifikasi surat Mendagri. Kapala Bagian Hukum Setda Indramayu Maman Kostaman, SH mengatakan, dalam klarifikasinya, Pemkab Indramayu menerangkan tentang landasan atas terbitnya Perda Mihol Nomor 15 Tahun 2006. "Kami berpendapat, perda tersebut dilandasi atas otonomi daerah, sehingga Pemkab berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan semangat otonomi daerah,"katanya. Maman menambahkan, pelarangan minuman beralkohol tersebut merupakan pilihan yang diambil sesuai dengan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efektivitas. Kriteria eksternalitas menurutnya merupakan pertimbangan yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersif