Hari Kebangkitan Nasional ke-109
Digitalisasi Pelayanan Untuk Pemerataan Pembangunan
Hari Kebangkitan Nasional ke-109 dijadikan momentum untuk peningkatan kompetensi manusia Indonesia di era digitalisasi. Terlebih Pemerintah Kabupaten Indramayu telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan publik berbasis virtual. Dengan adanya perda ini, pemerintah daerah harus mengembangkan serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan administrasi publik, dengan kata lain, semua layanan publik harus sudah bisa diakses secara on line dan hal ini membuka pemerataan dan penyebaran pembangunan secara cepat dan akurat.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah dalam sambutanya sebagai Inspektur Uacara pada peringatan Hari Kabangkitan Nasional ke-109 yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Ahmad Bahtiar, Senin (22/05/2017) di Alun-alun Indramayu.
"Di era digital ini, mau tidak mau, siap tidak siap, setiap SKPD di Kabupaten Indramayu wajib memiliki website dan media sosial lainnya, sekaligus mengaktifkan website tersebut sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menuju keterbukaan informasi public," katanya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini memperoleh predikat "provinsi berkinerja terbaik nasional" yang diserahkan oleh Menko Polhukam. Predikat ini diraih karena dalam melayani masyarakatnya, Pemprov Jabar sudah menerapkan atau mengimpelentasikan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh sektor.
"Kita berharap, apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jabar dapat diikuti oleh kabupaten/kota di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Indramayu, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin mudah dan cepat," tegas Sekda.
Pemerintah, pada awal tahun ini telah mencanangkan penekanan khusus pada aspek pemerataan dalam semua bidang pembangunan. Bukan berarti sebelumnya kabai terhadap aspek ini. Malah sejak awal, aspek pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi. Pemerataan pembangunan antar wilayah hendak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Pada awal tahun 2017 ini, meski angkanya membaik dibanding tahun sebelumnya, koefisien nisbah gini atau gini ratio, yang merupakan ukuran kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan penduduk, masih sekitar 40 persen. Untuk itu bapak presiden meminta aparat penyelenggara negara bekerja keras menurunkan indeks kesenjangan tersebut melalui berbagai langkah yang multi dimensi.
Pada upacara tersebut diserahkan pengahrgaan kepada SKPD dan kecamatan yang aktif dalam mengelola website dan media social sehingga pelayanan dan informasi kepada masyarakat lebi cepat tersampaikan. Diserahkan pula SK Pensiun bagi PNS yang memasuki masa pensiun TMT bulan Juni 2017 mendatang. DENI SANJAYA / Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Indramayu.