INDRAMAYU 07/04/2014 – Pemerintah Kabupaten Indramayu menargetkan pada tahun ini memperoleh hasil pemeriksaan laporan keuangan yakni wajar tanpa pengecualian (WTP). Keinginan itu nampaknya menemui kendala serius karena masalah asset terus menjadi hal yang harus mendapatkan perhatian yang tidak main-main dalam penyelesaiannya. Hal itu terungkap ketika Rapat Koordinasi antara seluruh kepala SKPD dengan Wakil Bupati Indramayu dan BPK RI Perwakilan Jawa Barat yang berlangsung di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Senin (07/04/2014).
Wakil Bupati Indramayu H. Supendi seperti yang disampaikan Bagian Humas dan Protokol Indramayu menjelaskan, keinginan pimpinan daerah agar pengelolaan keuangan bisa lebih baik lagi merupakan harapan yang harus didukung oleh para birokrat di Kabupaten Indramayu. Setiap tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK RI bidang asset selalu menenmui permasalahan dan menjadi temuan terbesar. Hal ini karena banyak asset daerah yang tidak tercatat dan tidak jelas keberadannya, namun ada juga asset yang fisiknya ada sementara tidak ada dalam catatan.
Masih besarnya temuan dalam bidang asset ini harus menjadi perhatian serius dari para kepala SKPD dan juga pengelola barang dari masing-masing unit kerja. Sebaiknya pengelola barang dapat mengungkapkan kepada pihak pemeriksa terkait dengan kendala dan masalah yang dihadapi dalam mengelola asset. Hal ini agar mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan kondisi dan keadaan yang sebenarnya.
“Ketika ada pemeriksaan dari BPK sebaiknya para pengurus barang yang tahu keberadaan asset menjawab dengan jujur dan terbuka. Hal ini agar tidak ada hal yang ditutupi serta bisa menjelaskan kendala yang dihadapi sehingga bisa dicarikan solusinya,” tegas wabup.
Sementara itu salah seorang tim dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat Dani Hamdani mengatakan, keinginan Bupati Indramayu agar meraih opini WTP cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Masih tingginya bidang asset yang bermasalah tentu saja hal ini harus segera dicarikan penyelesaiannya. Pada tahun 2012 yang lalu, masih ada asset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya sehingga hal ini terus menjadi masalah. Untuk itu, agar hal ini tidak terus terjadi maka barang-barang yang rusak dan bisa dipertanggungjawabkan dilakukan usulan penghapusan barang.
Beberpa waktu lalu, agar opini WTP bisa diraih oleh Kabupaten Indramayu. Asisten Administrasi Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu agar bisa berani dan menarik sejumlah kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh para mantan pejabat di Kabupaten Indramayu. Upaya penarikan kendaraan dan asset lainnya yang masih dikuasai oleh para mantan pejabat ternyata mampu menciptakan pengelolaan asset daerah untuk meraih WTP. (deni/humasindramayu)