Langsung ke konten utama

Inspektorat Selamatkan 4,6 Miliar

INDRAMAYU 12/02/2014 - Inspektorat Kabupaten Indramayu pada tahun 2013 lalu telah berhasil menyelematkan uang negara/daerah sebesar Rp 4.676.797.809,74 dari 1.262 temuan. Hal itu terungkap ketika Inspektur Kabupaten Indramayu Drs. Nuradi, M.Si menyampaikan laporan pada Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Hasil Pemeriksaan Inspektorat tahun anggaran 2013 yang berlangsung di Gedung Pertemuan Patra Ayu, Selasa (12/2).

Nuradi menambahkan, dana yang berhasil dikembalikan tersebut terdiri dari pembayaran PPN sebesar Rp. 551.627.569,02 pembayaran PPH sebesar Rp. 294.829.696,72 pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 1.567.835.941,00 pengembalian retribusi sebesar Rp. 508.206.960,00 pengembalian tunjangan suami/istri/anak sebesar Rp 5.727.194.00.

Selain itu, dana yang berhasil juga diselematkan yaitu pengembalian tunjangan daerah sebesar Rp. 2.850.000,00 kelebihan pembayaran listrik/telepon/air Rp 7.089.118,00 pengembalian raskin sebesar Rp. 59.116.000,00 pengembalian denda KTP/KK sebesar Rp. 35.100.000,00 pengembalian DSP sebesar Rp. 11.520.000,00 pengembalian SPPD sebesar Rp. 12.209.000,00 anggaran kegiatan Rp 11.235.250,00 sewa lelang tanah Rp. 731.617.800,00 pengembalian honorarium kegiatan Rp. 40.000,00 dan denda keterlambatan pihak ke 3 sebesar Rp. 875.793.281,00

Dalam kurun waktu tahun anggaran 2013 dari pemeriksaan regular terhadap 202 objek pemeriksaan, telah ditemukan sebanyak 1.262 temuan. Temuan tersebar di dinas/badan/kantor sebanyak 171 temuan, kecamatan 236 temuan, UPTD Puskesmas 22 temuan, UPTD Pendidikan 226 temuan, SMA/SMK 186 temuan dan SMP 421 temuan. Berdasarkan hasil evaluasi tindak lanjut, dari temuan tersebut sebanyak 1.248 telah diselesaikan sementara sebanyak 14 temuan masih dalam proses dan tengah diselesaikan.

Dari hasil evaluasi pengawasan dilapangan terdapat beberapa temuan yang merupakan penyebab umum disetiap objek pemeriksaan yaitu lemahnya akuntabilitas pengelolaan aset  tetap, sehingga tidak ada kendali untuk pencatatan asset dan pengamanan barang daerah ; lemahnya kewajiban memungut dan menyetorkan pajak baik pph 21, pph 22, pph 23 dan ppn 10%, sehingga ada potensi yang dapat menimbulkan kerugian negara; belum dipahaminya secara utuh Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah  beserta perubahannya  Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sehingga pertanggungjawaban  administrasi masih belum optimal; lemahnya pengawas lapangan sehingga mengakibatkan kurangnya kualitas hasil pekerjaan ; dan lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah mengatakan hakekat pengawasan adalah sejauhmana dapat mengoreksi diri terhadap kekurangan dan kelemahan, selain keberhasilan yang telah diraih. Sehingga akan berupaya lebih meningkatkan apa yang telah tercapai dan memperbaiki berbagai kekurangan di masa mendatang.

 

“Oleh karena itu segala hasil temuan yang telah direkomendasikan atas hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh inspektorat pada tahun 2013 ini agar segera ditindaklanjuti dan  tidak terulang lagi di tahun mendatang,” tegas bupati.

 

Pada kesempatan itu bupati memberikan penghargaan kepada OPD dan kecamatan yang berhasil menjadi terbaik dalam pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2013 yakni Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata, sementara untuk kecamatan yang menjadi terbaik yakni Kecamatan Bongas, Bangodua, dan Terisi. (deni/humasindramayu)

 

Postingan populer dari blog ini

Dinkes Perketat Penjualan Pil Dextro

INDRAMAYU 28/11/2012 ( www.humasindramayu.com ) – Untuk mengurangi nyawa melayang akibat over dosis konsumsi pil dextro di Kabupaten Indramayu. Dinas Kesehatan telah menyebarkan surat edaran mengenai aturan pembelian pil berwarna kuning tersebut. "Surat edaran itu saya sebarkan ke seluruh apotek, toko obat, dan puskesmas," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Dedi Rohendi, Selasa (27/11). Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa seluruh apotek, toko obat, maupun puskesmas untuk tidak menjual pil dextro secara sembarangan. Untuk penjualan pil dextro kepada masyarakat umum, hanya bisa maksimal sepuluh butir atau dengan resep dokter. Dedi mengakui, pil dextro merupakan obat bebas yang bisa dijual secara bebas tanpa membutuhkan resep dari dokter. Namun, mengingat banyaknya penyalahgunaan pil dexro hingga menyebabkan korban berjatuhan, maka aturan itu terpaksa diterapkan. "Jika ada apoteker yang melanggar aturan itu, maka izinnya aka...
Baca selengkapnya

Rara Roga, Refleksi Sunyi Kesucian Jiwa

Rara Roga, Refleksi Sunyi Kesucian Jiwa Matahari telah lama tertidur di peraduannya. Bintang-bintang bersembunyi di balik awan kelam. Burung malam telah jauh meninggalkan sarangnya. Kicauannya menyapa dedaunan yang basah sisa hujan sore hari. Angin malam mengendap-endap dalam gelap, menelisik sisi kanan-kiri tanggul Cimanuk, mencari jejak yang telah lama hilang terkubur lumpur Gunung Papandayan. Namun, permukaan air di muara sungai Cimanuk sangat tenang. Tidak ada riak air yang bergejolak. Tidak ada turbulensi pusaran air yang besar. Apalagi banjir bandang yang menjebol tanggul dan merendam ratusan desa sepertu puluhan tahun yang silam. Malam itu hilir sungai Cimanuk sangat tenang dan teramat tenang. Seolah tidak terpengaruh dengan kebisingan dan keriuhan di atas punggungnya. Di bawah temaram lampu Taman Cimanuk, diiringi suara gamelan, tampak gadis-gadis melenggak-lenggokan badannya dengan gemulai. Tangan dan jari-jemarinya bergerak lentur mengikuti irama ...
Baca selengkapnya

Kenalkan Batik Indramayu Melalui Bokong Semar

Kenalkan Batik Indramayu Melalui Bokong Semar           Pemerintah Kabupaten Indramayu terus melakukan upaya untuk mengenalkan warisan dan budaya   leluhur berupa batik kepada masyarakatnya dan juga dunia luar. Salah satu upaya mengenalkan batik Indramayu adalah dengan mengeluarkan kebijakan penggunaan batik khas Indramayu bagi para PNS dilingkungan Pemkab Indramayu.           Berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 27 tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, setiap hari Kamis harus mengenakan pakaian batik khas Indramayu dengan motif Bokong Semar.           Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah menjelaskan, Motif Bokong Semar merupakan salah satu motif yang telah mendapatkan hak paten dengan nomor hak cipta 023972. Motif ini biasanya berwarna dasar hitam dan ragamnya berhias warna warni atau hanya putih. Motif ini terinspirasi oleh tokoh pewayangan Semar yang memakai sarung atau kain berwarna hit...
Baca selengkapnya