HUT KORPRI ke-42
Wujudkan Birokrasi yang Bersih dan Anti Korupsi
'Korpri harus menjadi birokrasi yang bersih, efesien, efektif, transparan dan akuntabel. Serta meningkatkan budaya anti korupsi agar menjadi birokrasi yang cerdas, cepat, profesional dan responsif'
Di usia ke-42 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) harus menjelma menjadi birokrasi yang bersih dan terus meningkatkan budaya anti korupsi karena hal tersebut merupakan tuntutan dari masyarakat terhadap organisasi Korpri. Hal itu ditegaskan Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah ketika menjadi Inspektur Upacara pada peringatan HUT Korpri ke-42 tingkat Kabupaten Indramayu yang berlangsung di Alun-alun Indramayu, Senin (2/12).
Membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia selaku Penasehat Nasihat Korpri, Bupati menegaskan, lebih dari empat dekade Korpri tampil sebagai organisasi profesi yang tetap menunaikan tugas kedinasannya secara lebih profesional sesuai tuntutan dan perkembangan zaman. Berkat dedikasi dan komitmen para anggota Korpri bersama-sama segenap elemen bangsa mampu bertahan dari krisis keuangan global.
Sebagaimana sudah ditegaskan tahun lalu, menjadi tugas semua untuk meningkatkan komitmen pemberian pelayanan publik yang lebih baik, kepada masyarakat. Tahun depan, segenap anggota Korpri dapat terus meningkatkan komitmen itu untuk menuntaskan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014.
"Saya tidak ingin mendengar adanya pelayanan publik yang masih lambat. Kita telah menjalankan reformasi birokrasi dalam sembilan tahun terakhir ini. Esensi dari reformasi birokrasi yang kita jalankan adalah, memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Rakyat harus mendapat perlakuan dan pelayanan dari segenap aparatur pemerintahan dengan sebaik-baiknya," tegas bupati.
Pada kesempatan itu Bupati berpesan dan mengharapkan kepada seluruh anggota Korpri agar meningkatkan profesionalisme sebagai aparatur negara, agar masyarakat benar-benar dapat merasakan manfaat dari reformasi birokrasi, yang dijalankan bersama. Selanjutnya mewujudkan birokrasi yang bersih, efesien, efektif, transparan dan akuntabel. Serta meningkatkan budaya anti korupsi dan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi dan menciptakan birokrasi yang cerdas, cepat, profesional dan responsif.
Kemudian, anggota Korpri juga harus menunjukkan keteladanan sebagai aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Tidak mencederai kepercayaan rakyat dan sumpah jabatan. "Kita memiliki amanat dan tanggung jawab yang besar, dalam menjalankan tugas kepada tuhan, bangsa dan negara," katanya.
Dalam menghadapi pemilihan umum dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 mendatang, para anggota Korpri juga harus menjaga netralitas dan membebaskan tatanan organisasi kepegawaian dari kepentingan politik. Sebagai aparatur pemerintahan, segenap anggota Korpri diwajibkan untuk bersikap netral dan adil. "Mari kita tunjukkan kepada rakyat, bahwa jajaran aparatur pemerintahan di era reformasi saat ini, merupakan pelayan masyarakat. Kedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan," pinta bupati.
Pada upacara tersebut diserahkan SK pensiun bagi 24 PNS yang masuk pensiun di Bulan Desember, penyerahan penghargaan kepada 5 tenaga kesehatan teladan, penghargaan kepada lomba Adipura antar desa tahun 2013, penyerahan lomba kebersihan tingkat desa/kelurahan penunjang Adipura, dan penyerahan kepada pemenang lomba volly ball dalam rangka HUT Korpri ke-42. (deni/humasindramayu)