Wabup : "Penghasilan PNS Indramayu Belum Adil dan Layak"
INDRAMAYU 27/2/2013 – Penghasilan para pegawai negeri di Kabupaten Indramayu masih belum adil dan layak bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Pasalnya, sampai dengan saat ini kebijakan dari Pemkab Indramayu masih berorientasi kepada pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si ketika membuka Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Beban Kerja di lingkungan Pemkab Indramayu, Rabu (27/2) di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu.
Wabup menambahkan, meskipun demikian upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pegawai terus mendapatkan perhatiannya baik pegawai aktif maupun kepada para pensiunan. Akan tetapi upaya untuk meningkatkan penghasilan pegawai itu tidak boleh terlalu membebani APBD sehingga kondisi APBD Indramayu ttetap dikategorikan sehat.
Saat ini kondisi SDM aparatur di Kabupaten Indramayu masih dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain yakni distribusl pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasl, penempatan pegawai dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensinya, kinerja PNS rendah dan tidak disiplin, serta penghasilan belum adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.
Selanjutnya terkait dengan analisis jabatan merupakan suatu cara mendasar dalam manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan lengkap mengenai suatu posisi jabatan, kemudian menyadurnya ke dalam format yang memudahkan memahami secara akurat informasi tentang jabatan dalam organisasi, serta merancang program dan kegiatan penataan jabatan dan peningkatan kompetensi jabatan.
"Analisis jabatan yang dilakukan dengan teliti akan menghasilkan informasi jabatan yang akurat yang dapat dijadikan bahan baku baik untuk proses pengelolaan SDM, seperti evaluasi jabatan, rekruitmen dan seleksi, manajemen kinerja, penyusunan kompetensi dan pelatihan," kata wabup.
Kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan selama dua hari yang diikuti oleh para pegelola kepegawaian yang berasal dari masing-masing OPD dan juga kecamatan dan menghadirkan pembicara dari Badan Kepegawain Negara Republik Indonesia. (deni/www.setda.indramayukab.go.id)
--