SLIYEG 25/9/2012 (www.humasindramayu.com) - Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si menilai, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan memiliki berbagai keunggulan seperti terbukti efektif menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin, serta adanya efisiensi biaya melalui keswadayaan masyarakat
Selain itu, lanjutnya, PNPM mandiri juga memiliki dampak eksternal yang positif bagi masyarakat yakni menghidupkan kembali budaya gotong royong, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan, serta menumbuh-kembangkan kelembagaan lokal dalam mengelola dan melayani pengembangan usaha ekonomi bagi masyarakat miskin.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, .M.Si saat pencanangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Indramayu Tahun 2012 di Desa Sleman Lor, Selasa 25/09/12. Pencanangan ini ditandai dengan kentongan yang ditabuh Wabup bersama kepala OPD terkait.
Menurut Wabup, untuk mengentaskan kemiskinan, selain PNPM Mandiri, pemerintah mempunyai banyak program seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Miskin (Raskin) dan lain-lain. Namun, ujarnya PNPM Mandiri adalah program terbaik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, karena dalam program ini masyarakat turut berpartisipasi.
Dikatakan, PNPM Mandiri perdesaan membutuhkan dukungan pemerintah daerah melalui pembiayaan bersama yang bersumber dari APBN dan APBD. Untuk merealisasikan hal tersebut, sejak tahun 2007 Pemkab Indramayu secara khusus telah menganggarkan dana untuk kegiatan dimaksud,
"Pada tahun ini, jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.1.497.500.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan," jelasnya.
Dijelaskan, PNPM Mandiri perdesaan merupakan sistem pembangunan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat secara partisipatif dengan azas dari, untuk, dan oleh masyarakat. Perencanaannya dikaji dan dibahas bersama mulai dari tingkat rw, desa, dan antar desa. Dalam hal ini, masyarakat diberi kewenangan penuh untuk menentukan prioritas yang akan didanai oleh PNPM mandiri perdesaan
"Sistem pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan dikelola langsung oleh masyarakat, dan hasilnya, tentunya juga akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.
Meski demikian, ujarnya, program ini harus diselaraskan dengan program pembangunan desa lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan seluruh program dapat berjalan dengan lancar dan optimal.
"Sebagai konsolidasi, harmonisasi, dan sinkronisasi seluruh program tersebut, maka semua desa di Kabupaten Indramayu harus mampu membuat dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (Red: RPJMDes), yang nantinya diharapkan dapat dijadikan dokumen perencanaan untuk seluruh program masuk desa," kata Supendi.
Wabup mengingatkan, pembangunan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan hendaknya berorientasi pada target kualitas dan bukan kuantitas. Pengelolaan dana pun harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. "Saya menghimbau kepada seluruh pihak, untuk berpegang teguh pada prinsip dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pintanya.
Wabup berharap, PNPM Mandiri ini sebagai upaya dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yang diharapkan mampu menjadi program unggulan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Program Lanjutan
Di tempat yang sama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indramayu Drs. H. Munjaki, M.Si mengatakan, PNPM Mandiri adalah kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dimulai sejak tahun 1999.
"Program ini berlanjut karena dinilai cukup berhasil dalam mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan da pengangguran berbasis pemberdayaan masyarakat," katanya
Disebutkan, hasil pelaksanaan PNPM Mandiri meliputi bidang fisik dan ekonomi. "Untuk bidang fisik, pemerintah membangun prasarana umum seperti pembuatan jalan, jembatan, drainase dan lain-lain, prasarana pendidikan membangun gedung MI dan TK, serta prasana kesehatan meliputi pembangunan MCK dan pembuatan posyandu," katanya.
Sementara untuk bidang ekonomi, ada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan jumlah pemanfaatan sebanyak 2.253 kelompok, dan 31.793 perempuan. (deni/dedi/www.humasindramayu.com)
--