INDRAMAYU 23/5/2012 (www.humasindramayu.com) - Tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menciptakan kemakmuran bersama merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. Kabupaten Indramayu dengan menerapakan visi Indramayu Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera berupaya untuk menciptakan suatu kodisi yang sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakatnya yang tersebar di 31 kecamatan.
Dari segi pendidikan, Kabupaten Indramayu masih mengalami masalah ketidakmerataan pendidikan. Angka lama sekolah di Indramayu baru mencapai 6,99 tahun, angka ini menunjukkan adanya ketidakmerataan pendidikan. Jika digeneralkan maka pendidikan masyarakat Indramayu baru mencapai tingkat sekolah dasar. Rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan berakibat pula pada rendahnya tingkat pendapatan. Kesenjangan tingkat pendidikan mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat pendapatan yang semakin besar.
Di Indramayu persentase kematian ibu dan bayi masih sangat tinggi sejak tahun 2006- 2010 hampir setiap 1-2 bayi meninggal dan 5-6 ibu hamil meninggal setiap bulan. Angka ini cukup besar dan harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah. Tingkat kematian balita yang tinggi akan mempengaruhi produktivitas sehingga tingkat pendapatan akan rendah. Fasilitas kesehatan yang kurang menjangkau ke daerah pedalama di Indramayu menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.
Pemerataan hasil pembangunan perlu diupayakan supaya pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indramayu. Pemerataan pendidikan dan pemerataan fasilitas kesehatan merupakan salah satu upaya penting yang diharapkan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
Keberhasilan pembangunan sangat berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah harus menciptakan kebijakan pembangunan yang tepat dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan pemerataan pembangunan. Peningkatan laju ekonomi tidak selalu dibarengi dengan pemerataan.
Kemiskinan tidak dapat dihilangkan dengan hanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Ada tiga permasalahan umum yang menyangkut kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan permasalahan pemerataan pembangunan yaitu: Sumber dana pembangunan, Alokasi dana pembangunan, dan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pembangunan.
Dalam upaya pemenuhan keperluan dana bagi tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat dicarikan alternatif selain dari mengandalakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sampai saat ini masih menjadi andalan bagi pemerintah daerah hampir diseluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Indramayu.
Masalah kedua adalah alokasi dana pembangunan. Alokasi dana sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah harus serius dalam pengalokasian dana dengan benar. APBD Kabupaten Indramayu saat ini kondisinya masih sehat dengan komposisi antara belanja langsung dan tidak langsung masih sangat proporcional. Sementara banyak sekali daerah kab/kota lainnya yang tidak bisa mengelola keuangan daerah sehingga belanja pembangunan dengan kegiatan rutin lebih besar kegiatan rutin.
Masalah ketiga adalah masalah efektifitas dan efisiensi penggunaan dana. Dana yang ada harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kebocoran penggunaan dana harus diminimalisir, dengan harapan dana yang terbatas dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Penggunaan dana juga harus direncanakan dengan baik. Pada tahun anggaran 2011 yang lalu, penyerapan anggaran di Kabupaten Indramayu baru bisa terserap 86,87 persen. Artinya, penggunaan anggaran dalam pembangunan seperti yang sudah tersusun belum bisa dimaksimalkan secara baik.
Kini, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Indramayu terus berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan. Meskipun, dalam pelaksanaannya tetap mengedepankan sekala perioritas. Sehingga pembangunan tidak hanya berada diwilayah perkotaan semata namun juga tersebar hinggá daerah pedalaman, (deni/www.humasindramayu.com)