INDRAMAYU 6/8/2011 (www.humasindramayu.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu membantah pernyataan Lembaga swadaya Masyarakat Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (LSM Fitra) yang merilis daftar utang pemerintah kabupaten (pemkab) dan uang fee dari perbankan maupun pengusaha untuk membiayai Rancangan (RAPBD). Pasalnya, saat ini pemkab Indramayu sudah tidak mempunyai utang kepada pihak ketiga, apalagi sampai menerima fee dengan modus utang dilakukan dengan cara sengaja mendefisitkan RAPBD.
Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, Msi didampingi kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Drs. H. Rinto Waluyo, Msi menuturkan, pihanya sangat menyesalkan data yang dirilis Sekertariat Nasional (Seknas) Fitra yang menerangkan Kabupaten Indramayu memiliki utang terbanyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya di wilayah III Cirebon. Pemkab pada tahun 2008 memiliki utang sebanyak Rp 957 juta guna menanggulangi angka defisit RAPBD saat itu. Padahal, kata Drs. H. Supendi, Msi, pada tahun 2008 semasa kepemimpinan mantan Bupati Dr. H. Irianto MS Syafiuddin itu tidak pernah mengalami defisit. Sedangkan untuk tahun 2009, pemkab memang benar mengalami defisit, karena antara pendapatan dan belanja itu masih kurang, sehingga mengutang terlebih dahulu.
Menurut Peraturan pemerintah (PP) No 54 tahun 2005 itu memperbolehkan pemkab / kota untuk mengutang terlebih dahulu dengan catatan tidak boleh melebihi 3,5 % PAD. Namun jelas pada tahun 2009 hingga 2010, Pemkab Indramayu sudah tidak mempunyai utang kepada pihak ketiga, malah mengalami surplus. Oleh karenanya, salah besar kalau ada yang mengatakan Pemkab Indramayu mengutang ke perbankan maupun pengusaha dengan cara mendefisitkan RAPBD supaya mendapatkan fee dari utang tersebut. "Yang jelas kami tidak punya utang, apalagi mendapatkan fee dari utang perbankan," tegas mantan Sekda Indramayu ini.
Lebih lanjut Supendi menegaskan, data dari Seknes Fitra yang menyatakan Kabupaten Indramayu mempunyai utang terbesar sewilayah III Cirebon itu tidak benar dan mengada-ada, serta sengaja ada indikasi ingin menjatuhkan citra Indramayu. Karena dari fakta yang ada, kata dia, semua data yang disampaikan itu tidak benar dan mengandung unsur fitnah dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baik mantan Bupati Dr. H. Irianto MS. Syafiuddin semasa memimpin, terang Supendi saat ini Pemkab Indramayu tidak pernah punya utang, malah anggaran mengalami surplus. (deni/humasindramayu.com)