INDRAMAYU 28/6/2011 (www.humasindramayu.com) – Wilayah tiga desa di Kecamatan Patrol masing-masing Desa Sukahaji, Bugel, dan Patrol Lor mulai tahun 2011 ini akan dijadikan kawasan pelabuhan umum. Hal ini terungkap ketika Presiden Komisaris PT. Kasepuhan Bulk Terminal (KBT) PRA Arief Natadiningrat melakukan expose rencana pembangunan pelabuhan yang berlangsung di ruang Data I Setda Indramayu Selasa (28/6).
Pelabuhan yang akan dibangun ini merupakan pelabuhan umum yang pada tahap pertama baru dikhususkan untuk batu bara. Sementara untuk tahap kedua akan diperluas untuk pelabuhan besi, kedelai, jagung, semen, gula, terigu, dan pupuk. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat untuk dijadikan lokasi pelabuhan karena memiliki tingkat kedalaman yang setabil antara 12-20 meter dan memiliki panjang permukaan pantai yang memadai dan bebas dari pipa laut bawah tanah bila dibandingkan dengan daerah lainnya.
Selain itu menurut Arif Natadiningrat, wilayah tersebut memiliki akses permukaan langsung ke laut Jawa yang merupakan alur pelayanan internasional terpadat di Indonesia. Wilayah itu juga berada pada lintasan moda transportasi, dan berada pada poros pengembangan strategis nasional pantura Jawa dan sebagai kawasan andalan laut dan darat. "Saat ini sampai dengan tahun 2013 mendatang kondisi pelabuhan Cirebon dan Tanjung Priok sudah tidak mampu menampung aktivitas kepelabuhan sehingga terlalu sibuk dan tidak nyaman. Kondisi Tanjung Priok sudah sangat padat, pelabuhan Cirebon terlalu dekat dengan kota, pelabuhan di Indramayu cocok sebagai pintu gerbang untuk Pulau Jawa," kata Arief.
Arief menambahkan, untuk pembangunan pelabuhan di Kecamatan Patrol ini dibutuhkan lahan seluas 500 hektar, sementara untuk pembangunan tahap pertama ini diupayakan pembebasan lahan seluas 80 hektar. Kemudian juga akan dibangun jalur kereta api yang dihubungkan dari lokasi pelabuhan ke jalur kereta api di Haurgeulis.
Setelah mendengarkan expose tersebut, Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si meminta kepada PT. KBT untuk menempuh segala prosedur yang berlaku terutama dalam pembebasan tanah dan juga penyediaan lapangan pekerjaan. "Kita tidak menginginkan kecolongan lagi, tenaga kerja yang digunakan semuanya harus berasal dari Indramayu." tegas Supendi.
Selain masalah tenaga kerja, wakil bupati juga menekankan terhadap kondisi lingkungan yang harus diperhatikan dan dampak sosialnya. Selanjutnya semua keinginan masyarakat tersebut akan dibuat dalam bentuk perjanjian dengan PT. KBT.
Dalam kegiatan expose tersebut, selain wakil bupati hadir pula Sekretaris Daerah Drs. H. Cecep Nana Suryana M.Si. Wakapolres Indramayu, anggota DPRD Indramayu, serta para kepala OPD. (deni/humasindramayu.com)